Pemerintah lewat Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) masih menanti Letter of Intention (LOI) baru dari Dorna selaku operator MotoGP untuk memutuskan Sirkuit mana yang akan digunakan untuk penyelenggaraan MotoGP di Indonesia.
"Kemenpora masih menunggul LOI baru dari Dorna. Mereka berjanji untuk mengirimkan LOI baru pada Februari ini," kata Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S Dewabroto ditemui di Kemenpora, Senayan, Jakarta.
"Jika belum ada LOI baru, pemerintah belum bisa memutuskan sirkuit mana yang akan digunakan pada penyelenggaraan MotoGP di Indonesia. Apakah akan digelar pada 2017 atau tidak itu juga belum diputuskan," ucap Gatot.
Gatot memastikan sejauh ini Indonesia masih menjadi tuan rumah MotoGP 2017. Pemerintah saat ini perlu mendapat kepastian dari Sentul danGelora Bung Karno (GBK) apakah siap menjadi lokasi Sirkut MotoGP.
"Jika Juni Kemenpora dan Dorna belum menandatangani kontrak dengan Dorna, maka Indonesia akan menjadi tuan rumah pada 2018. Juni merupakan batas waktu untuk meneken kontrak baru," tutur Gatot.
Gatot menjelaskan pada 25 Februari, Managing Director Area Dorna Sports Javier Alonso telah mengirimkan surat kepada Ketua IMI (Ikatan Motor Indonesia) Pusat Sadikin Aksa.
Isi surat tersebut menyebutkan bahwa pihak Dorna masih antusias atas opsi pemerintah Indonesia tentang rencana penggunaan kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta sebagai Sirkuit yang akan digunakan pada penyelenggaraan MotoGP.
Kemenpora sebelumnya sempat mewacanakan untuk menggunakan jalan Asia Afrika dan jalan Gerbang Pemuda yang berada di sekitar Stadion GBK, Senayan, Jakarta sebagai sirkuit MotoGP 2017.
Namun, Gatot mengungkapkan banyak risiko yang harus dipertimbangkan jika balapan berlangsung di jalan raya.
"Mereka mengganggap hal itu sangat unik karena menjadi pertama kali di dunia jika MotoGP digelar di Sirkuit Jalan Raya. Tetapi, hal itu bergantung kepada keputusan pemerintah Indonesia," ujar Gatot.
| Editor | : | Delia Mustikasari |
| Sumber | : | - |
Komentar