Rabu, 9 September merupakan Hari Olah Raga Nasional (Haornas) ke-32. Alih-alih kabar positif yang hadir dari cabang sepak bola, kisruh antara Kemenpora dengan PSSI justru terus berkumandang.
Kemenpora dengan komando Menteri Pemuda dan Olah raga Imam Nahrawi dengan berani mengusik PSSI dalam menjalankan roda kompetisi, Liga Super Indonesia.
Melalui kepanjangan tangannya untuk mengontrol kompetisi olah raga profesional, yakni Badan Olah Raga Profesional Indonesia (BOPI), Kemenpora melarang dua klub peserta LSI, Persebaya dan Arema, untuk ikut serta karena tak memenuhi persyaratan BOPI.
Tapi, keputusan itu disepelekan oleh PSSI dan operator LSI, PT Liga Indonesia. Karena itu, turunlah SK Sanksi Administratif atau biasa disebut pembekuan dari Menpora kepada PSSI.
Tak tanggung-tanggung, Menpora berencana menggelar kongres luar biasa (KLB) untuk mengganti pejabat teras PSSI di kepengurusan saat ini.
Menpora kerap mengatakan latar belakang kebijakannya itu demi memperbaiki tata kelola sepak bola nasional agar terhindar dari mafia bola.
Bahkan, Menpora beserta jajarannya telah membuat road map atau rencana jangka panjang dalam membangun industri sepak bola Tanah Air.
“Munculnya turnamen Piala Kemerdekaan cara kami menguji road map apakah ke depannya bisa berhasil atau tidak. Tapi, kami butuh waktu meluncurkan road map itu ke publik karena masih perlu diperkuat. Road map itu harus dijalankan untuk federasi yang akan datang,” ucap Menpora saat ditemui Harian BOLA di ruang kerjanya, Senin (7/9).
Yang dimaksud Imam sebagai pengurus mendatang adalah orang-orang yang nantinya terpilih dari KLB versi pemerintah.
“Semua ada standar dan regulasi yang memayungi usaha untuk menuju klub dan federasi yang profesional. Kami akan wujudkan itu,” kata Imam, yang merupakan politisi dari Partai PKB itu.
| Editor | : | |
| Sumber | : | Harian BOLA 9 September 2015 |
Komentar