Membubarkan Satlak Prima Bukanlah Solusi Kata Yayuk Basuki

 Mantan petenis putri nasional, Yayuk Basuki mengatakan bahwa membubarkan Satlak Prima atas kegagalan Indonesia mencapai target SEA Games 2017 bukanlah solusi.

Padahal, kegagalan tersebut lebih kepada persoalan pasokan anggaran yang berada di Kemenpora sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

"Semuanya kan sudah jelas kok bahwa kegagalan Indonesia di SEA Games 2017 itu terjadi karena persoalan anggaran yang berada di Kemenpora selaku KPA. Jadi, Menpora janganlah cuci tangan dan mencari "kambing hitam" dengan mengorbankan Prima. Lantas dimana tanggung jawabnya?," tanya Yayuk Basuki seperti dikutip Bolasport.com dari Tribunnews.com, Senin (9/10/2017).

(Baca Juga: Kejuaraan Dunia Junior 2017 - Pemain Peraih Medali Asia Junior Championships 2017 Menjadi Tumpuan Utama Indonesia)

"Menpora sendiri kok yang berbicara di Raker. Bukan hanya siap bertanggung jawab tetapi Satlak Prima akan diusulkan menjadi Satker tersendiri. Kenapa sekarang justru berbalik jadi Satlak Prima yang dikorbankan?," tuturnya.

Dalam hal ini, kata Yayuk, dirinya bukan berarti membela Satlak Prima. Tetapi, sebagai mantan atlet nasional yang tahu persis kebutuhan atlet, dia wajib meluruskannya.

Yayuk yang pernah menembus peringkat 20 besar dunia ini mengaku salah seorang anggota Komisi X yang menyoroti soal pemangkasan birokrasi saat Raker dengan Kemenpora.

"Sorotan saya soal pemangkasan jalur birokrasi itu adalah pertama kenapa atlit itu kalau ingin try out atau Trainning Camp (TC) ke luar negeri harus ada izin dari Sekretariat Negara (Setneg). Atlet itu kan bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) jadi tidak perlu diwajibkan. Berbeda dengan saya sebagai anggota DPR atau pejabat pemerintah ya memang harus melalui mekanisme itu," jelasnya.

Atlet menjalani try out dan mengikuti suatu turnamen di luar negeri, jelas Yayuk, bukan berdasarkan undangan tetapi mendaftar. Contohnya, atlit bulutangkis dan tenis. Mereka harus aktif mengikuti turnamen di luar untuk mengasah kemampuan sekaligus mengejar peringkat.

"Terlalu riskan kalau mereka menjalani try out harus ada izin ke Setneg yang terkadang baru turun dalam hitungan minggu bahkan bulan. Jalur birokrasi model begini yang jelas mengganggu kan harus dipotong," katanya.