TOPIK TERPOPULER
Ketua FPOR, Eka Santosa, saat konferensi pers, Senin (6/8/2018) di Bandung.
BUDI KRESNADI/BOLASPORT.COM
Ketua FPOR, Eka Santosa, saat konferensi pers, Senin (6/8/2018) di Bandung.

Jelang Musorprov, KONI Jabar Kembali Digoyang

JUARA.NET - Dunia olahraga Jawa Barat kembali memanas menjelang berakhirnya masa kepengurusan KONI Jawa Barat 2014-2018 pada September 2018.

Ketua KONI Jabar, Ahmad Saefudin menegaskan siap untuk kembali memimpin KONI Jabar masa bakti 2018-2022

Hal itu dilontarkan Ahmad pada acara silaturahmi dan konsolidasi organisasi KONI Jabar bersama anggotanya, yakni Konida Kota Kabupaten, cabang olahraga, dan badan fungsional, di Hotel Grand Aquila, Kota Bandung, Jumat-Sabtu (3-4/8/2018).

"Saya siap maju lagi memimpin KONI Jabar karena adanya keinginan atau dukungan dari cabang olahraga, Konida, dan badan fungsional," ujar Ahmad.

Jendral bintang satu ini mengatakan pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musorporv) KONI Jabar akan berlangsung pada pekan pertama atau kedua September.

Namun keinginan Ahmad untuk melanjutkan kepemimpinnanya di KONI Jabar ditentang oleh Forum Penyelamat Olahraga (FPOR) Jawa Barat.

FPOR kembali mempersoalkan status Ahmad sebagai Ketua umum KONI Jabar 2014-2018 yang berlatar belakang militer aktif.

Ketua FPOR, Eka Santosa menuturkan, munculnya calon ketua umum KONI Jabar berlatar belakang militer aktif bertentangan dengan UU RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Selain itu tidak selaras dengan PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan, ST Panglima TNI No. ST/98/2013 tentang keterlibatan personel TNI dalam organisasi Keolahragaan Nasional dam Daerah, serta ST Kasad NO. ST/317/2013.

"Harusnya mereka sadar apa yang selama ini dijalankan tidak sesuai undang-undang, jadi jangan memaksakan. Saya berharap kepengurusan KONI Jabar mendatang kembali menjadi organisasi yang sehat dan mematuhi peraturan keorganisasian," papar Eka saat konferensi pers, Senin (6/8/2018) di Bandung.

Mantan Ketua KONI Jabar ini meminta agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat ikut mengawasi pemilihan ketua umum KONI yang baru. Pasalnya ia tidak ingin Jawa Barat dibebani oleh organisasi yang melanggar undang-undang.

Eka mengklaim sekitar 60 persen anggota KONI Jawa Barat setuju dengan sikap FPOR Jabar agar dalam memilih pengurus Musorprov KONI Jabar mengacu pada undang-undang olahraga dan AD/ART KONI.

"Apabila tetap terjadi hal yang melanggar undang-undang, maka kami tidak segan menggugat KONI Jabar," tandas Eka.

TOPIK :

Komentar