TOPIK TERPOPULER
Diskusi para pelaku olahraga mengenai doping di Jakarta, Kamis (19/1).
ERLY BAHTIAR/BOLA
Diskusi para pelaku olahraga mengenai doping di Jakarta, Kamis (19/1).

Doping Atlet Nasional Harus Ditangani Lebih Serius

JUARA.net - Beberapa waktu lalu, Ketua Umum Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) 2016, Ahmad Heryawan, memberikan pengumuman mengenai 14 atlet yang diketahui menggunakan doping. Namun, hal itu dinilai tak cukup ditangani dengan pembentukan Dewan Disiplin Antidoping yang digagas Kemenpora.

Penulis: Dede Isharrudin

Tingginya tingkat keseriusan soal doping, terlebih dikaitkan dengan kurang pedulinya Kemenpora terhadap institusi LADI (Lembaga Anti-Doping Indonesia) sehingga LADI tidak berfungsi dalam dua tahun terakhir serta kapasitas Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games (AG) 2018, menuntut masalah penanganan doping harus lebih maksimal.

Hal itu terungkap dari diskusi yang digelar SIWO Pusat bekerja sama dengan KONI Pusat, KOI, dan Inasgoc di Jakarta, Kamis (19/1).

Diskusi tersebut menghadirkan pembicara Wakil Ketua Umum KONI Pusat, K. Inugroho, Ketua Komisi Medis KOI, Leane Suniar, Ketua LADI, Zaini Khadafi Saragih, dan Kabid Binaraga PB PABBSI, Irwan Alwi.

“Kasus doping ini persoalan lama yang belum tuntas diselesaikan di negara ini. Sudah lama pula kita mencoba membenahi, baik itu KONI dan KOI. Tetapi, perhatian pemerintah masih sangat minim sehingga kita masih jauh tertinggal dalam penanganan masalah doping,” ujar Leane.

Ukuran tertinggal tak hanya terlihat dari fasilitas fisik kelembagaan, juga alokasi pendanaan yang minim dari Kemenpora.

Apalagi jika dilihat dari penanganan atas kasus doping di PON dan Peparnas lalu.

Selain pengumuman yang dilakukan Ahmad Heryawan itu sangat tidak tepat dalam hal kompetensi, juga melanggar azas praduga tak bersalah yang memunculkan tekanan terhadap atlet yang diduga menggunakan doping.

Apalagi, saat itu tidak dijelaskan secara detail mengenai sampel urine yang telah diuji.

“Kami di PABBSI menjunjung tinggi soal disiplin akan doping. Namun, dari apa yang disampaikan saat pengumuman doping PON beberapa waktu lalu terlihat bagaimana tidak becusnya kita menangani masalah ini,” tutur Irwan.

"Ingat, konsekuensi atas pengumuman itu bisa panjang dan berat, baik bagi atlet, federasi, dan lebih jauh bagi Indonesia, yang akan menjadi tuan rumah AG,” ucapnya lagi.

Irwan menambahkan sejak pengumuman tersebut, delapan atlet binaraga yang dinyatakan terkena doping dilanda kebingungan.

“Mereka tak tahu bagaimana cara menjawab tuduhan tersebut, bagaimana prosedurnya, apakah langsung dihukum? Apakah ada hak jawab atau pembelaan? Hal-hal ini yang tidak diantisipasi oleh pihak yang mengumumkan sehingga bisa berdampak tidak baik,” ujarnya.

Pengumuman tanpa didasari prosedur tepat serta langkah antisipasi yang kurang bisa saja berdampak lebih buruk.

Misalnya, sanksi terhadap induk organisasi atlet bersangkutan yang diberikan federasi internasional hingga ketidakpercayaan WADA terhadap Indonesia, yang akan menjadi tuan rumah AG 2018.

Di forum olahraga internasional, persoalan doping merupakan hal serius.

Hal itu bisa berdampak pada pelarangan para atlet dari sebuah negara mengikuti kejuaraan seperti yang dialami Rusia di Olimpiade Rio 2016.

Oleh karena itu, alokasi perhatian dan pendanaan untuk masalah doping harus sama besarnya dengan perhatian pada prestasi.

Jangan hanya memikirkan soal prestasi atau pembangunan sarana fisik olahraga semata, juga harus meningkatkan kepedulian terhadap doping.

TOPIK :

Video Pilihan

Komentar